Pengumuman

Selamat Datang, Situs ini akan menyediakan layanan informasi berupa layanan, regulasi dan kinerja dari BLP Kota Surakarta dalam rangka melayani pengadaan barang dan jasa bagi Masyarakat Surakarta.

Salam Hangat,

Admin

Link Terkait

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah urusan pengadaan barang dan jasa.

Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut:

  1. menyusun rencana strategis dan rencana kerja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
  2. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  3. mempelajari, menelaah peraturan perundang­ undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan bidang tugas;
  4. melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan;
  5. melaksanakan pengelolaan kesekretariatan, meliputi: perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
  6. menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LKjIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
  7. menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas;
  8. merumuskan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas urusan pengadaan barang dan jasa;
  9. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas urusan pengadaan barang dan jasa;
  10. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/ atau indikasi penyimpangan;
  11. merumuskan kebijakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya manusia di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
  12. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa;
  13. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota ULP ke dalam Kelompok Kerja (Pokja) ULP sesuai kebutuhan/beban kerja;
  14. mengusulkan pemberhentian anggota ULP kepada Sekretaris Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/ atau KKN;
  15. mengusulkan pejabat fungsional umum/jabatan pelaksana/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai personil ketatausahaan/sekretariat ULP sesuai dengan kebutuhan;
  16. menyusun indikator dan pengukuran kinerja di bidang layanan pengadaan barang dan jasa;
  17. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi di bidang layanan pengadaan barang dan jasa;
  18. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
  19. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
  20. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  21. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  22. melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan.